Bioma.id – Keputusan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar soal panggilan jiwa mengabdi kepada negara. Di balik idealisme itu, tentu ada pertimbangan praktis yang tak kalah penting: berapa sih gaji dan tunjangan PPPK yang akan diterima? Pertanyaan ini wajar mengingat status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi jalur utama pengangkatan tenaga honorer di Indonesia. Bagi jutaan pelamar yang tengah mempersiapkan diri mengikuti seleksi, memahami struktur penghasilan PPPK bukan hanya soal angka di slip gaji, tapi juga tentang perencanaan hidup jangka panjang.

Sejak pemerintah menetapkan tenggat waktu penataan tenaga non-ASN melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), muncul dua kategori yang harus dipahami dengan baik: PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. Kedua status ini memiliki implikasi berbeda terhadap penghasilan yang akan diterima, jam kerja, hingga peluang karier ke depannya. Banyak pelamar yang masih bertanya-tanya, apakah perbedaan keduanya signifikan? Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat gaji yang jauh lebih rendah?

Artikel ini hadir untuk menjawab semua keraguan Anda. Kami akan mengupas tuntas struktur gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan regulasi terbaru, membandingkan nominal yang diterima PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, serta memberikan gambaran komprehensif tentang komponen-komponen penghasilan yang akan masuk ke rekening Anda setiap bulan. Informasi ini penting, terutama bagi Anda yang berusia 20-45 tahun dan tengah mempertimbangkan karier di sektor publik sebagai pilihan strategis.

Dengan memahami seluk-beluk gaji dan tunjangan PPPK, Anda tidak hanya bisa membuat keputusan yang lebih matang, tapi juga bisa mempersiapkan strategi finansial yang tepat. Mari kita telusuri bersama bagaimana sistem penggajian PPPK bekerja, apa saja hak yang akan Anda dapatkan, dan bagaimana prospek penghasilan Anda ke depannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Indonesia.

Memahami Konsep PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Sebelum membahas angka nominal gaji, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. Kedua status ini diatur dalam Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 dan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal beban kerja, hak, dan kewajiban.

PPPK Penuh Waktu adalah

PPPK Penuh Waktu merupakan pegawai yang diangkat untuk mengisi formasi lowong dengan jam kerja standar instansi pemerintah, biasanya 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Mereka adalah pelamar yang berhasil lulus seleksi kompetensi dan masuk dalam peringkat terbaik sesuai kuota formasi yang tersedia. Status ini memberikan hak penuh atas gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku.

Keunggulan PPPK Penuh Waktu terletak pada kepastian penghasilan dan kelengkapan tunjangan yang diterima. Mereka berhak mendapatkan gaji pokok sesuai golongan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional, hingga tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nominalnya bisa sangat signifikan tergantung daerah tempat bekerja.

PPPK Paruh Waktu adalah

PPPK Paruh Waktu adalah mekanisme penyelamatan bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi namun tidak masuk dalam kuota formasi atau bagi instansi yang memiliki keterbatasan anggaran belanja pegawai. Meski jam kerjanya lebih fleksibel atau berkurang dibandingkan pegawai penuh waktu, mereka tetap diangkat menjadi ASN dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penting untuk dipahami bahwa PPPK Paruh Waktu bukan berarti pegawai kelas dua. Status ini tetap memberi perlindungan hukum dan jaminan sosial sebagai ASN. Bedanya terletak pada beban kerja yang lebih ringan dan nominal gaji yang disesuaikan secara proporsional. Pemerintah menjamin bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari yang mereka terima saat masih berstatus honorer.

Struktur Gaji PPPK Penuh Waktu Berdasarkan Perpres Terbaru

Gaji PPPK Penuh Waktu memiliki dasar hukum yang jelas dan terstandarisasi secara nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024. Kenaikan gaji sebesar 8% yang berlaku sejak awal 2024 membuat penghasilan PPPK Penuh Waktu semakin kompetitif, bahkan setara atau melebihi PNS di beberapa golongan tertentu.

Gaji p3k Penuh Waktu adalah

Berikut adalah rincian gaji pokok PPPK Penuh Waktu berdasarkan golongan sesuai Perpres No. 11 Tahun 2024:

Golongan	Kisaran Gaji Pokok
Golongan I	Rp 1.938.500 – Rp 2.900.900
Golongan II	Rp 2.116.900 – Rp 3.071.200
Golongan III	Rp 2.206.500 – Rp 3.201.200
Golongan IV	Rp 2.299.800 – Rp 3.336.600
Golongan V	Rp 2.511.500 – Rp 4.189.900
Golongan IX (S1/D4)	Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500
Golongan X	Rp 3.339.100 – Rp 5.484.000
Golongan XVII (Tertinggi)	Rp 4.462.500 – Rp 7.329.000

Komponen Tunjangan PPPK Penuh Waktu

Selain gaji pokok, PPPK Penuh Waktu berhak menerima berbagai tunjangan yang membuat take home pay (THP) jauh lebih besar dari nominal gaji pokok. Berikut komponen tunjangan yang bisa diterima:

• Tunjangan Keluarga: Tunjangan suami/istri sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak 2% per anak (maksimal 2 anak)
• Tunjangan Pangan: Setara dengan nilai beras 10 kg per jiwa dalam keluarga
• Tunjangan Jabatan Fungsional: Besaran tergantung pada jabatan yang diemban, bisa mencapai jutaan rupiah untuk jabatan tertentu
• Tunjangan Kinerja/TPP: Komponen paling variabel yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah atau instansi pusat, bisa berkisar dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah per bulan

Mekanisme Gaji PPPK Paruh Waktu: Bagaimana Hitungannya?

Berbeda dengan PPPK Penuh Waktu yang memiliki tabel gaji tetap di Perpres, gaji PPPK Paruh Waktu memiliki mekanisme yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Inilah yang membuat banyak calon pelamar bertanya-tanya tentang kepastian penghasilannya.

Berapa gaji paruh waktu PPPK?

Menteri PANRB menegaskan bahwa pengalihan status honorer menjadi PPPK Paruh Waktu menerapkan prinsip ‘tidak boleh turun pendapatan’. Artinya, gaji yang diterima tidak boleh lebih kecil dari penghasilan yang diterima saat masih berstatus honorer. Ini menjadi jaring pengaman agar tenaga honorer tidak terdampak secara ekonomi.

Besaran gaji akan dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak. Karena jam kerjanya lebih sedikit (misalnya hanya 4 jam sehari), maka nominal yang diterima memang lebih rendah dari PPPK Penuh Waktu. Namun, angka pastinya sangat bergantung pada Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masing-masing instansi.

Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA

Untuk lulusan SMA yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, gaji yang diterima biasanya disesuaikan dengan golongan terendah dan jam kerja yang lebih singkat. Meskipun tidak ada patokan pasti secara nasional, estimasi gaji berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, tergantung daerah dan beban kerja. Angka ini tetap harus lebih tinggi atau minimal sama dengan yang diterima saat masih honorer.

Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan S1

Lulusan S1 yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu umumnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibanding lulusan SMA karena berada di golongan yang lebih tinggi. Estimasi gaji berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan, tergantung pada daerah, jabatan fungsional, dan jam kerja yang disepakati. Beberapa daerah dengan fiskal yang baik bahkan bisa memberikan lebih dari angka tersebut.

Kapan Gaji PPPK Paruh Waktu Cair

Gaji PPPK Paruh Waktu cair setiap bulan sesuai dengan jadwal penggajian pegawai di instansi masing-masing, biasanya antara tanggal 1 hingga 5 setiap bulannya. Pencairan gaji dilakukan melalui transfer rekening yang didaftarkan saat pengangkatan. Namun, untuk pencairan gaji pertama kali, ada kemungkinan terjadi keterlambatan karena proses administrasi dan penerbitan SK (Surat Keputusan) pengangkatan yang membutuhkan waktu.

Total gaji PPPK Paruh Waktu dan tunjangan 2025

Total penghasilan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025 akan terdiri dari gaji pokok yang proporsional ditambah beberapa tunjangan terbatas. Meskipun tidak sebesar PPPK Penuh Waktu, mereka tetap berhak atas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tunjangan kinerja atau TPP kemungkinan besar disesuaikan atau bahkan ditiadakan tergantung kebijakan daerah, mengingat beban kerja yang lebih ringan.

Gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat

Jawa Barat sebagai provinsi dengan APBD yang relatif besar memiliki peluang memberikan gaji PPPK Paruh Waktu yang lebih kompetitif dibanding daerah lain. Estimasi gaji di Jawa Barat berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta untuk berbagai tingkat pendidikan, dengan kemungkinan tambahan tunjangan daerah sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Tengah

Di Jawa Tengah, gaji PPPK Paruh Waktu juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing kabupaten/kota. Secara umum, kisaran gaji berada di angka Rp 1,8 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Beberapa daerah di Jawa Tengah dengan kondisi keuangan yang baik dapat memberikan kompensasi yang lebih tinggi, terutama untuk posisi-posisi strategis di bidang pendidikan dan kesehatan.

Perbandingan Lengkap: PPPK Paruh Waktu vs Penuh Waktu

Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan kedua status ini, berikut tabel perbandingan komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting:

Aspek	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu
Jam Kerja	Normal (8 jam/hari) sesuai aturan instansi	Lebih fleksibel/singkat (misal 4 jam/hari)
Dasar Gaji	Perpres No. 11 Tahun 2024 (Sesuai Golongan)	Kesepakatan kerja, disesuaikan kemampuan daerah
Nominal Gaji	Penuh sesuai tabel gaji ASN	Proporsional beban kerja (tidak di bawah gaji honorer saat ini)
Status NIP	Memiliki NIP ASN	Memiliki NIP ASN
Peluang Karier	Jabatan Fungsional penuh	Terbatas, namun bisa diangkat Penuh Waktu jika ada formasi
Kewajiban Kehadiran	Wajib hadir penuh (Fingerprint/Absensi ketat)	Hadir saat jam kerja yang disepakati saja

Apa perbedaan PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu?

Perbedaan utama terletak pada jam kerja dan nominal gaji. PPPK Penuh Waktu bekerja 8 jam sehari dengan gaji penuh sesuai Perpres, sementara PPPK Paruh Waktu bekerja dengan jam lebih singkat dan gaji proporsional. Namun keduanya sama-sama mendapat NIP dan status ASN resmi. PPPK Paruh Waktu juga memiliki peluang untuk diangkat menjadi Penuh Waktu di masa depan jika ada formasi yang tersedia.

Mengapa Ada Opsi PPPK Paruh Waktu?

Pertanyaan yang sering muncul: mengapa pemerintah tidak mengangkat semua tenaga honorer menjadi PPPK Penuh Waktu saja? Jawabannya sederhana namun krusial: keterbatasan anggaran.

Banyak Pemerintah Daerah yang belanja pegawainya sudah melebihi 30% dari APBD. Jika semua tenaga honorer dipaksakan menjadi PPPK Penuh Waktu dengan standar gaji Perpres No. 11 Tahun 2024, banyak daerah akan mengalami kebangkrutan atau defisit anggaran yang parah. Hal ini tentu akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, opsi PPPK Paruh Waktu hadir sebagai solusi win-win solution. Bagi pemerintah, anggaran tetap terjaga dan tidak membengkak drastis. Bagi pegawai, tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, status naik menjadi ASN dengan NIP resmi, dan mendapatkan kepastian hukum yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan sebagai honorer.

Prospek dan Peluang Karier PPPK Paruh Waktu

Apakah PPPK paruh waktu akan diangkat penuh waktu?

Kabar baiknya, status PPPK Paruh Waktu bukanlah status permanen seumur hidup yang buntu. Pemerintah telah menyusun skenario di mana PPPK Paruh Waktu dapat diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu di tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengangkatan ini dimungkinkan apabila: (1) Instansi atau Pemda memiliki kemampuan anggaran yang membaik, (2) Ada PPPK Penuh Waktu yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri sehingga membuka formasi baru, (3) Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pengangkatan status penuh waktu untuk kategori tertentu.

Dengan kata lain, menjadi PPPK Paruh Waktu adalah ‘batu loncatan’ yang aman untuk mengamankan NIP terlebih dahulu sembari menunggu slot Penuh Waktu tersedia. Ini jauh lebih baik daripada tetap berstatus honorer tanpa kepastian sama sekali.

Kapan P3K paruh waktu diangkat?

Pengangkatan P3K atau PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tidak memiliki jadwal pasti yang seragam di seluruh Indonesia. Waktu pengangkatan sangat bergantung pada beberapa faktor: kondisi keuangan daerah, ketersediaan formasi, dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Namun, pemerintah menargetkan percepatan konversi status ini dalam rentang waktu 2-5 tahun ke depan, terutama untuk daerah yang kondisi fiskalnya membaik.

Keuntungan dan Kekurangan PPPK Paruh Waktu

Apa keuntungan menjadi PPPK paruh waktu?

Jangan berkecil hati jika nantinya Anda masuk dalam kategori PPPK Paruh Waktu. Ada beberapa keuntungan tersembunyi yang bisa dimanfaatkan secara strategis:

• Waktu Luang Lebih Banyak: Dengan jam kerja yang lebih singkat, Anda memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan melalui side hustle atau membuka usaha, selama tidak bertentangan dengan aturan disiplin ASN
• Status Sosial dan Keamanan: Anda sah diakui negara sebagai ASN dengan NIP resmi. Ini memberikan akses lebih mudah ke layanan perbankan, pengajuan kredit, dan berbagai program pemerintah
• Jaminan Sosial Lengkap: Mendapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemerintah, memberikan perlindungan kesehatan dan hari tua
• Peluang Pengembangan Diri: Waktu lebih banyak bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan, kuliah, atau mengembangkan skill yang akan berguna untuk promosi ke Penuh Waktu
• Work-Life Balance Lebih Baik: Jam kerja lebih fleksibel memungkinkan Anda lebih banyak waktu bersama keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang

Apa kekurangan PPPK paruh waktu?

Namun demikian, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan:

• Penghasilan Lebih Rendah: Gaji yang diterima lebih kecil dibanding PPPK Penuh Waktu, meski tetap dijamin tidak lebih rendah dari gaji honorer sebelumnya
• Tunjangan Terbatas: Komponen tunjangan kinerja atau TPP kemungkinan lebih kecil atau tidak ada sama sekali
• Peluang Karier Terbatas: Akses ke jabatan struktural atau fungsional tertentu mungkin dibatasi hingga diangkat menjadi Penuh Waktu
• Ketidakpastian Konversi: Meski ada peluang diangkat Penuh Waktu, tidak ada jaminan pasti kapan dan apakah semua akan mendapat kesempatan tersebut

Tips Memaksimalkan Karier sebagai PPPK

Baik Anda nantinya diterima sebagai PPPK Penuh Waktu atau Paruh Waktu, berikut tips untuk memaksimalkan karier Anda:

• Terus Tingkatkan Kompetensi: Ikuti pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan. Kompetensi yang baik akan mempercepat peluang promosi
• Bangun Networking: Jalin hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja. Network yang kuat bisa membuka peluang karier yang lebih luas
• Maksimalkan Kinerja: Tunjukkan dedikasi dan hasil kerja yang baik. Ini akan menjadi pertimbangan utama saat ada kesempatan pengangkatan Penuh Waktu
• Kelola Keuangan dengan Bijak: Jika Paruh Waktu, manfaatkan waktu luang untuk side income yang halal dan tidak melanggar aturan ASN
• Pahami Regulasi: Selalu update dengan peraturan terbaru terkait PPPK untuk memaksimalkan hak dan memahami kewajiban Anda

Kesimpulan

Memahami gaji dan tunjangan PPPK adalah langkah penting dalam merencanakan karier sebagai Aparatur Sipil Negara. PPPK Penuh Waktu menawarkan gaji pokok yang kompetitif mulai dari Rp 1,9 juta hingga Rp 7,3 juta tergantung golongan, ditambah berbagai tunjangan yang bisa membuat take home pay mencapai dua kali lipat atau lebih dari gaji pokok.

Sementara itu, PPPK Paruh Waktu hadir sebagai solusi bagi keterbatasan anggaran daerah, menawarkan fleksibilitas jam kerja dengan gaji proporsional yang dijamin tidak lebih rendah dari penghasilan honorer sebelumnya. Meski penghasilannya lebih kecil, status ini tetap memberikan kepastian hukum, jaminan sosial, dan peluang untuk diangkat menjadi Penuh Waktu di masa depan.

Yang terpenting, baik PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu, keduanya adalah bagian resmi dari ASN dengan NIP yang diakui negara. Keduanya jauh lebih baik daripada terus berada dalam ketidakpastian sebagai tenaga honorer. Bagi Anda yang mempersiapkan diri untuk seleksi PPPK 2025, fokuskan energi pada persiapan tes kompetensi karena nilai andalah yang akan menentukan apakah Anda masuk kuota Penuh Waktu atau Paruh Waktu.

Yang pasti, dengan memegang status ASN, Anda telah mengamankan posisi dalam sistem kepegawaian nasional yang membuka banyak peluang perbaikan kesejahteraan di masa depan. Semoga informasi lengkap tentang gaji dan tunjangan PPPK ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat untuk karier dan kehidupan Anda.

FAQ

1. Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat NIP?

Ya, PPPK Paruh Waktu tetap berstatus sebagai ASN dan berhak mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Status NIP ini sama dengan PPPK Penuh Waktu dan memberikan pengakuan resmi sebagai pegawai pemerintah.

2. Berapa minimal gaji PPPK Paruh Waktu?

Tidak ada nominal tunggal nasional karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Namun, pemerintah menjamin bahwa gaji yang diterima tidak boleh lebih kecil dari penghasilan yang diterima saat masih menjadi tenaga honorer. Estimasi berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta tergantung pendidikan dan daerah.

3. Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat tunjangan kinerja?

Umumnya, tunjangan kinerja diberikan berdasarkan beban kerja dan capaian kinerja. Karena jam kerja paruh waktu lebih sedikit, tunjangan kinerja kemungkinan disesuaikan (lebih kecil) atau ditiadakan, diganti dengan skema lain sesuai kebijakan instansi masing-masing.

4. Bisakah PPPK Paruh Waktu melamar CPNS?

Sesuai aturan terbaru, PPPK (baik paruh maupun penuh waktu) diperbolehkan melamar CPNS selama memenuhi syarat usia dan kualifikasi pendidikan, serta telah mengabdi minimal 1 tahun. Detail persyaratan dapat berubah sesuai PermenPANRB di tahun berjalan.

5. Apakah jam kerja PPPK Paruh Waktu bebas ditentukan sendiri?

Tidak. Jam kerja tetap ditentukan oleh instansi berdasarkan kesepakatan kontrak kerja. Fleksibel di sini berarti durasinya lebih pendek dari 8 jam (misalnya 4 jam per hari), bukan bebas datang kapan saja sesuai keinginan. Kehadiran tetap dicatat dan diawasi sesuai aturan disiplin ASN.

6. Kapan gaji PPPK pertama kali cair?

Gaji pertama biasanya cair setelah SK (Surat Keputusan) pengangkatan terbit dan proses administrasi selesai. Untuk gaji rutin selanjutnya, pencairan dilakukan setiap bulan antara tanggal 1-5 melalui transfer ke rekening yang didaftarkan. Pencairan pertama mungkin mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data.